GARDAPOSTSULTRA.COM -KENDARI- Warga Desa Ambaipua dan Amoito, Kecamatan Baruga, Kabupaten Kendari, menggelar pertemuan warga dan diskusi terbuka pada Sabtu (13/6/2026), untuk membahas dampak rencana perluasan Lahan pangkalan TNI Angkatan Udara (AU) di wilayah mereka. Pertemuan ini dihadiri ratusan warga, perangkat desa, tokoh adat, tokoh agama, serta perwakilan pemerintah kecamatan, guna menampung aspirasi dan menyusun sikap bersama terkait proyek strategis tersebut.
Rencana perluasan lahan TNI AU yang berlokasi di perbatasan kedua desa tersebut diketahui membutuhkan lahan sekitar 42 hektare, yang sebagian besar berupa tanah pertanian, pekarangan warga, dan lahan pemakaman adat.
Rencana ini merupakan bagian dari pengembangan fasilitas pertahanan udara di Sulawesi Tenggara, sekaligus berkaitan erat dengan rencana pengembangan Bandar Udara Haluoleo yang sebelumnya telah dibahas bersama pemerintah provinsi dan pengelola bandara.
Dalam diskusi yang berlangsung hangat namun tertib, warga menyampaikan berbagai kekhawatiran utama. Poin yang paling banyak disampaikan adalah hilangnya sumber penghidupan, mengingat sebagian besar warga Ambaipua dan Amoito menggantungkan hidup dari bertani dan bercocok tanam di lahan yang akan dibebaskan.
“Tanah ini warisan leluhur dan sumber makan kami sehari-hari. Jika lahan pertanian diambil, ke mana kami akan mencari nafkah? Kami tidak menolak pembangunan, tapi kami butuh kepastian bahwa kehidupan kami tidak akan terabaikan,”ujar La Ode Ahmad, salah satu tokoh warga Desa Ambaipua.
Selain masalah lahan, warga juga menyampaikan kekhawatiran dampak lingkungan dan sosial. Di antaranya perubahan tata ruang desa, akses jalan yang terputus, gangguan aktivitas warga akibat peningkatan aktivitas militer, hingga risiko perpindahan pemakaman adat yang memiliki nilai budaya dan sakral tinggi bagi masyarakat setempat.
Sementara itu, perwakilan Desa Amoito menekankan pentingnya nilai ganti rugi yang layak dan sesuai harga pasar saat ini. Warga menilai, penilaian aset lahan dan bangunan harus dilakukan secara transparan, melibatkan unsur warga, serta tidak merugikan masyarakat. Selain itu, mereka juga meminta adanya program pemulihan ekonomi dan pelatihan keterampilan bagi warga yang kehilangan mata pencaharian.
“Kami minta pemerintah dan pihak TNI AU tidak hanya membayar ganti rugi tanah, tapi juga berikan solusi keberlanjutan hidup kami. Bisa berupa lahan pengganti, bantuan modal usaha, atau pelatihan kerja agar kami tetap bisa hidup layak,” kata Sitti Rahma, warga Desa Amoito.
Perangkat desa yang hadir dalam pertemuan menyampaikan akan menampung seluruh aspirasi warga dan menyampaikannya secara resmi kepada pemerintah daerah serta pihak TNI AU. Mereka juga berharap proses sosialisasi dan musyawarah dilanjutkan secara berkelanjutan, agar tidak muncul konflik di kemudian hari.
“Pembangunan pertahanan adalah kepentingan bersama, namun hak dan kesejahteraan warga juga harus dijamin. Kami akan menjadi jembatan komunikasi agar semua kepentingan bisa bertemu pada titik temu yang baik,” ujar Kepala Desa Ambaipua.
Hingga saat ini, pihak TNI AU dan pemerintah daerah belum merilis rincian resmi peta lokasi dan skema pembebasan lahan. Warga kedua desa sepakat untuk membentuk tim perwakilan yang akan berkomunikasi langsung dengan pihak terkait dalam pertemuan lanjutan yang direncanakan berlangsung minggu depan.
Warga berharap, dalam pertemuan berikutnya, pihak pengembang proyek dapat hadir langsung untuk menjelaskan rencana rinci, mendengarkan keluhan warga, serta memberikan kepastian hukum dan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat Ambaipua dan Amoito.
