Gardapostsultra.com – Hubungan ekonomi antara Tiongkok dan ASEAN kian menguat dengan nilai perdagangan mencapai CNY 5,57 triliun pada tiga kuartal pertama tahun ini. Namun, di tengah meningkatnya kerja sama itu, perhatian publik Indonesia juga kembali tertuju pada salah satu proyek unggulan Tiongkok di kawasan: kereta cepat Jakarta–Bandung
Proyek transportasi modern yang digadang-gadang menjadi simbol kemajuan Indonesia itu kini kembali menjadi sorotan, bukan hanya karena statusnya sebagai bagian dari inisiatif Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok, tetapi juga karena beban utang yang membengkak dan sikap tegas pemerintah Indonesia terhadap pembiayaannya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menanggung utang proyek kereta cepat yang menjadi tanggung jawab badan usaha milik negara (BUMN). Ia menolak skema penyelamatan keuangan yang membebani APBN, menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian fiskal.
“Itu utang BUMN, bukan utang negara. Kami tidak akan menutup kewajiban tersebut dengan dana publik,” tegas Purbaya dalam pernyataannya baru-baru ini.
Sikap ini muncul di tengah laporan bahwa biaya proyek Whoosh telah membengkak hingga lebih dari Rp 120 triliun, jauh di atas perkiraan awal. Lonjakan tersebut memicu kekhawatiran soal kelayakan ekonomi dan keberlanjutan proyek, terutama karena sebagian besar pendanaannya berasal dari pinjaman luar negeri, termasuk dari Tiongkok.
Di sisi lain, Tiongkok terus mempromosikan kerja sama infrastrukturnya dengan negara-negara ASEAN sebagai bentuk kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun, menegaskan bahwa proyek seperti Whoosh dan China–Laos Railway adalah contoh nyata keberhasilan kolaborasi dalam meningkatkan konektivitas kawasan.
“China dan ASEAN memiliki visi yang sama dan kepentingan yang saling terkait. Proyek seperti jalur kereta cepat Jakarta–Bandung telah memperkuat integrasi ekonomi dan mendorong pertumbuhan di sepanjang rutenya,” ujar Guo mengutip laman resminya.
Namun di Indonesia, proyek tersebut justru menjadi ujian nyata dari keseimbangan antara ambisi dan risiko. Di satu sisi, Whoosh menandai lompatan besar dalam infrastruktur dan transportasi nasional.
Di sisi lain, beban finansialnya menimbulkan pertanyaan serius tentang ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok dan tanggung jawab fiskal pemerintah dalam mengelola proyek strategis.
Sejumlah ekonom menilai, langkah Menteri Keuangan Purbaya untuk tidak menanggung utang BUMN adalah sinyal disiplin fiskal yang penting di tengah tren global ketergantungan terhadap pembiayaan luar negeri.
Namun, keputusan tersebut juga membuka perdebatan baru: siapa yang akan menanggung risiko utang besar itu jika kinerja proyek tidak sesuai harapan?
Sementara Tiongkok terus menekankan komitmennya membangun ‘komunitas dengan masa depan bersama’ di Asia Tenggara, proyek Whoosh kini menjadi barometer kepercayaan publik terhadap investasi asing di sektor strategis Indonesia.
Apakah proyek yang disebut-sebut sebagai ikon modernisasi transportasi nasional ini benar-benar akan membawa manfaat jangka panjang, atau justru menjadi pelajaran mahal dari kerja sama ekonomi yang tidak seimbang, masih menjadi pertanyaan besar bagi masa depan hubungan Indonesia–Tiongkok.
Sumber : Jawa Post.com
