GARDAPOSTSULTRA-Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, untuk memberhentikan 261 pegawai non-ASN yang dinilai bermasalah karena pelanggaran disiplin dan aturan kerja menjadi salah satu langkah pembenahan birokrasi yang patut diapresiasi.
Dari jumlah tersebut, 224 merupakan pegawai non-ASN dan 37 lainnya berstatus tenaga ahli. Kebijakan ini menunjukkan adanya komitmen kuat untuk menjaga kualitas tata kelola kelembagaan sekaligus memastikan program-program strategis pemerintah dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.
Langkah tersebut tidak dapat dipandang semata sebagai kebijakan administratif.
Dalam konteks pemerintahan saat ini, yang tengah berfokus pada percepatan berbagai program prioritas Presiden, ketegasan terhadap aparatur yang tidak disiplin merupakan bagian dari upaya memperkuat kapasitas institusi negara. Sebab, keberhasilan sebuah program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau kualitas perencanaan, tetapi juga oleh integritas dan profesionalisme sumber daya manusia yang menjalankannya.
Pemberhentian ratusan pegawai bermasalah tersebut sekaligus mengirimkan pesan penting bahwa tidak ada ruang bagi individu-individu yang berpotensi menghambat jalannya agenda pembangunan nasional.
Birokrasi yang sehat harus dibangun di atas prinsip meritokrasi, kedisiplinan, dan akuntabilitas. Ketika pelanggaran dibiarkan tanpa tindakan tegas, maka yang dirugikan bukan hanya institusi, tetapi juga masyarakat yang menaruh harapan besar terhadap pelayanan dan program pemerintah.
Apa yang dilakukan BGN seharusnya menjadi contoh bagi kementerian dan lembaga lainnya. Terlebih bagi institusi yang memiliki tanggung jawab langsung dalam menjalankan program prioritas Presiden, seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi industri, hingga berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program-program tersebut membutuhkan aparatur yang bekerja dengan penuh dedikasi dan bebas dari kepentingan yang dapat mengganggu pencapaian target nasional.
Sudah saatnya kementerian dan lembaga lain melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Evaluasi tersebut tidak cukup dilakukan secara administratif, tetapi harus menyentuh aspek integritas, kinerja, disiplin, serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Aparatur yang tidak mampu menjalankan tugas secara profesional harus diberikan pembinaan, sementara pelanggaran yang terbukti menghambat kinerja institusi perlu ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
Publik tentu menginginkan birokrasi yang mampu bergerak cepat, responsif, dan berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, keberanian mengambil keputusan yang tidak populer sering kali menjadi syarat penting dalam membangun pemerintahan yang efektif. Ketegasan yang ditunjukkan BGN menjadi bukti bahwa reformasi birokrasi tidak cukup hanya diwacanakan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang dapat dirasakan dampaknya.
