GARDAPOSTSULTRA.COM-BURANGA, 17 Juni 2026 – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara,memberikan tanggapan tegas terkait pemberitaan yang dimuat salah satu media dengan judul “Administrasi Pendidikan Butur Dinilai Tidak Sehat, Kadis Diminta Bagi Kewenangan Sesuai Tupoksi”.
Melalui pernyataannya, Kadis Pendidikan membantah keras penilaian yang menyebutkan kondisi administrasi pendidikan di wilayahnya berjalan tidak sehat. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.
“Kami tegaskan bahwa penilaian yang menyatakan administrasi pendidikan di Buton Utara tidak sehat itu tidak berdasar,Sejauh ini seluruh proses pengelolaan data, sistem layanan, hingga pembagian tugas dan kewenangan telah dijalankan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tugas pokok serta fungsi masing-masing bagian,”
ujar Kadis Pendidikan saat dikonfirmasi Garda Post Sultra.
Ia menjelaskan bahwa sejumlah sistem strategis seperti Dapodik, SIMTUN, SIM PKB, pengelolaan Dana BOS, dan sistem pendukung lainnya memang dikelola secara terkoordinasi agar data terintegrasi dan terjaga keakuratannya. Namun demikian, hal itu tidak berarti wewenang terpusat pada satu pihak saja.
“Setiap sistem memiliki penanggung jawab dan alur kerja yang jelas. Kami juga terus melakukan pengawasan dan evaluasi berkala. Jika ada kendala teknis, itu hal yang wajar dan selalu kami perbaiki“, tegasnya.
Kadis juga menyatakan tetap terbuka terhadap masukan dan kritik membangun, namun berharap informasi yang disampaikan ke publik didasarkan pada data dan fakta yang akurat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Sumber: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara
